Gubernur Sumatera Utara, Edy
Rahmayadi harapkan semua pihak yang terkait dengan kependudukan, keluarga
berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) dapat mempersiapkan diri menghadapi
bonus demografi pada tahun 2020-2030 di Indonesia. Dimana 70 persen komposisi
penduduk Indonesia berada pada usia produktif (16-65 tahun) dan sisa 30 persen
lain merupakan penduduk usia muda di bawah 15 tahun dan lansia 65 tahun.
Hal tersebut disampaikan oleh
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah
Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), R Sabrina saat memberi sambutan dan
arahan pada pembukaan rapat koordinasi daerah Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Hotel Adi Mulia, Jalan Diponegoro,
Medan (19/3).
“Untuk itu kita harus mempersiapkan diri
menghadapi bonus demografi dengan memprioritaskan pada pembangunan manusia,
terutama untuk meningkatkan kualitas penduduk usia kerja,” katanya.
Dikatakan Gubsu, bonus
demografi dapat diibaratkan pisau bermata dua. Melimpahnya usia produktif akan
menjadi berkah dari sisi pembangunan yang akan memacu ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat. “Di sisi lain, bonus demografi tersebut akan menjadi
bencana bila kualitas penduduk tidak disiapkan dengan baik,” katanya.
Untuk itu, Gubsu berpesan agar
Perwakilan BKKBN Sumatera Utara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provsu dapat melakukan upaya terobosan, memperbaiki, serta
meningkatkan kinerjanya. “Karenanya, hubungan kerja antara pusat dan daerah
harus diperkuat dengan mengakeselerasi keseimbangan pertumbuhan penduduk
melalui pengendalian angka kelahiran yang masih sangat tinggi, sehingga perlu
perhatian secara sungguh-sungguh,” kata Gubsu.
Dikatakan Gubsu program KKBPK
memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang sangat besar. Di antaranya bertujuan
meningkatkan kualiats sumber daya manusia (SDM), menurunkan kematian ibu dan
anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya memberi
dampak kepada peningkatan ketahanan nasional.
Dalam kesempatan terpisah,
Sekdaprov Sumut mengharapkan rakorda dapat mensinergikan program antara
kabupaten kota, provinsi dan nasional. “Kita berharap rapat koordinasi antara
program kabupaten kota, provinsi, dan nasional dapat berjalan dengan baik.
Mudah-mudahan bisa diadakan sinergitas sehingga dana yang ada betul-betul
digunakan dalam satu lini mulai dari kebijakan hingga implementasinya,” ujar
Sekdaprov Sumut saat diwawancarai usai acara.
Deputi Bidang Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN pusat, M Yani mengatakan jika
disiapkan dengan baik, bonus demografi bisa menjadikan Indonesia sebagai negara
dengan ekonomi terkuat. “Kalaupun tidak terbaik, bisa jadi 5 besar dunia, meski
begitu tetap perlu kesiapan dan sumber daya dan kebijakan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu Kepala
Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Temazaro Zega mengatakan rakorda
tersebut merupakan kegiatan rangkaian dan tindak lanjut dari rapat koordinasi
nasional yang dilakukan di BKKBN Pusat, Jakarta waktu lalu..(Rd/Humas Provsu)
