Tangerang,DP News
Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten, meluncurkan program kurangi sampah kantor kita (Kurasaka) untuk
mengatasi masalah sampah yang diproduksi setiap hari mencapai 2.300 ton.
"Sampah sebanyak itu adalah persoalan besar, tidak dapat hanya dibebankan penanganannya hanya kepada petugas saja," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Selasa.
Ahmed mengatakan program "Kurasaka" itu diluncurkan secara serentak mulai 1 Februari lalau, dan langkah awal dengan sosialisasi kepada warga dan aparat sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Tangerang.
Menurut dia, salah satu upaya mengurangi sampah di lingkup pemerintahan bahwa karyawan tidak diperkenankan membawa minuman dalam botol kemasan ke kantor.
Hal tersebut karena volume sampah terus bertambah, maka salah satu upaya yakni ASN harus menyediakan tempat minum atau makan dari rumah karena setelah air kosong maka wadahnya tidak dibuang begitu saja, melainkan dibawa pulang.
"Perlu ada upaya bersama mengatasi sampah terutama bagi ASN di tingkat kelurahan, kecamatan, dinas, instansi lain serta untuk mengatasinya," katanya.
Ahmed mengatakan masalah sampah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat yakni Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga memanggil Wali Kota Tangerang, Arief R. Wiesmansyah dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dalam mengatasi di wilayah Tangerang Raya.
Masalah tersebut, kata dia, dibahas sehubungan Pemkab Tangerang mengakui ada kendala dalam mengangkut sampah mencapai 2.300 ton setiap hari ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Syaifullah mengatakan armada angkutan yang tersedia sebanyak 190 unit, itu pun banyak yang rusak dan perlu diperbaiki.
Syaifullah mengatakan dari jumlah armada yang tersedia maka yang dianggap layak untuk mengangkut sampah hanya sekitar 80 persen.
Namun selebihnya dalam perbaikan dan ada juga yang rusak total sehingga tidak dapat lagi dipergunakan sehingga menjadi rongsokan.
Armada sampah yang rusak tersebut karena bila diperbaiki memerlukan dana yang relatif besar maka dikembalikan kepada bagian aset untuk didata.
Menurut dia, selain keterbatasan armada pihaknya juga menyesalkan kesadaran sebagian warga yang tidak membuang sampah pada tempatnya akhirnya berserakan pada sisi jalan.
(Rd/Antara News)
"Sampah sebanyak itu adalah persoalan besar, tidak dapat hanya dibebankan penanganannya hanya kepada petugas saja," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar di Tangerang, Selasa.
Ahmed mengatakan program "Kurasaka" itu diluncurkan secara serentak mulai 1 Februari lalau, dan langkah awal dengan sosialisasi kepada warga dan aparat sipil negara (ASN) di lingkup Pemkab Tangerang.
Menurut dia, salah satu upaya mengurangi sampah di lingkup pemerintahan bahwa karyawan tidak diperkenankan membawa minuman dalam botol kemasan ke kantor.
Hal tersebut karena volume sampah terus bertambah, maka salah satu upaya yakni ASN harus menyediakan tempat minum atau makan dari rumah karena setelah air kosong maka wadahnya tidak dibuang begitu saja, melainkan dibawa pulang.
"Perlu ada upaya bersama mengatasi sampah terutama bagi ASN di tingkat kelurahan, kecamatan, dinas, instansi lain serta untuk mengatasinya," katanya.
Ahmed mengatakan masalah sampah mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat yakni Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, yang juga memanggil Wali Kota Tangerang, Arief R. Wiesmansyah dan Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany dalam mengatasi di wilayah Tangerang Raya.
Masalah tersebut, kata dia, dibahas sehubungan Pemkab Tangerang mengakui ada kendala dalam mengangkut sampah mencapai 2.300 ton setiap hari ke tempat pembuangan akhir (TPA) di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Syaifullah mengatakan armada angkutan yang tersedia sebanyak 190 unit, itu pun banyak yang rusak dan perlu diperbaiki.
Syaifullah mengatakan dari jumlah armada yang tersedia maka yang dianggap layak untuk mengangkut sampah hanya sekitar 80 persen.
Namun selebihnya dalam perbaikan dan ada juga yang rusak total sehingga tidak dapat lagi dipergunakan sehingga menjadi rongsokan.
Armada sampah yang rusak tersebut karena bila diperbaiki memerlukan dana yang relatif besar maka dikembalikan kepada bagian aset untuk didata.
Menurut dia, selain keterbatasan armada pihaknya juga menyesalkan kesadaran sebagian warga yang tidak membuang sampah pada tempatnya akhirnya berserakan pada sisi jalan.
(Rd/Antara News)
