Medan,DP News
Sedapropsu R. Sabrina berharap
penanganan banjir di Kota Medan ditangani secara menyeluruh dengan
mempertimbangkan semua aspek termasuk teknis, sosial dan budaya dan ekonomi.
Hal ini disampaikan Sabrina saat menghadiri rapat Pemaparan Banjir Kota Medan
di aula Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Jl.
Sisingamangaraja No.188 B, Siti Rejo I, Kota Medan, Selasa (19/3).
“Relokasi warga di bantaran sungai itu tentu dilakukan. Secara teknis kita
mungkin tahu bagaimana caranya, tetapi kita harus juga memikirkan aspek sosial
dan budaya serta ekonomi, karena ini masyarakat kita juga. Sudah tugas negara
untuk menyejahterakan rakyatnya. Jadi, kita selain aspek sosial dan budaya
harus memikirkan bagaimana mereka nanti mencari nafkah, jangan asal di relokasi
saja,” tegas Sabrina.
Dalam laman Pempropsu disebutkan untuk aspek ekonomi, Sabrina juga berharap
masyarakat yang direlokasi dari daerah aliran sungai (DAS) mendapat rumah
bersertifikat, bukan rusunawa yang harus menyewa walau mereka ilegal tinggal di
daerah tersebut. Hanya saja Sabrina meminta agar pendataan warga yang
direlokasi dilakukan dengan benar-benar.
Dari dokumentasi Bapeldalda 2004 jumlah penduduk yang tinggal di daerah
tangkapan air Sungai Deli sekitar 1,5 juta jiwa dari 86 kelurahan dan 1,2 juta
jiwa diantaranya bermukim di Kota Medan. Karena itu penting untuk
mempertimbangkan dampak sosial, budaya dan ekonominya menurut Sabrina.
Sementara itu, ahli penanganan banjir Aswan Sembiring sebagai narasumber
mengatakan banjir di Kota Medan memang kompleks, tetapi penanganannya secara
teknis tidak terlalu sulit.“Daerah yang banjir itu terutama di Simpang Selayang
dan Cemara dan itu di elevasi (ketinggian) 16-50 meter dpl, daerah tinggi
sebenarnya. Satu lagi kemiringannya 1,5 – 4,5 perkilometer, itu sangat bagus
sekali. Jadi, sebenarnya dari segi topografi Medan ini seharusnya tidak banjir,
karena sungainya mungkin belum digali atau faktor lain ya jadi seperti itulah
dia,” kata Aswan Sembiring usai rapat.
Menurut Aswan, selain normalisasi yang menjadi masalah utama banjir di Medan
adalah masalah sosial seperti penduduk yang mendiami bantaran sungai, sampah,
garis sungai yang tidak jelas dan juga resapan air yang semakin sedikit.
Untuk itu saat ini Pemerintah Provinsi Sumut mencoba mempertemukan semua
pihak yang berkaitan untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara holistik. Pada
pertemuan kali ini juga hadir Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II Roy
Pardede, Kepala Balitbang Sumut Effendy Pohan, perwakilan Dewan Riset Daerah, Tim
Koorinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Sumatera Utara, perwakilan
Pemerintah Kota Medan dan Deli Serdang. Sekda Provinsi Sumut berharap semua
pihak terkait bisa bersinergi dan menyelesaikan masalah ini.
“Ini kita pertemukan semua yang terkait penanganan banjir agar nanti bisa
bekerja sama untuk menemukan solusinya. Masalah ini masalah kita bersama dan
penyelesaiannya juga harus kita cari bersama,” kata Sabrina.
“Bagi masyarakat juga harus mulai berbenah, jangan buang sampah ke sungai,
jangalah bertambah masayarakat yang tinggal dibantaran sungai. Kita juga perlu
evaluasi petugas kebersihan karena sebagian dari mereka malah membuang sampah
ke got dan ke sungai. Bila kita tidak bekerja sama masalah ini tidak akan
selesai-selesai,” tambahnya.
Berdasarkan keterangan Effendy Pohan usai rapat, dalam waktu dua sampai
tiga bulan ke depan tim ini akan menyelesaikan blue print penanganan banjir di
Kota Medan dan segera diimplementasikan setelah mendapat persetujuan dari
stakeholder.
“Dari hari ini hingga dua atau tiga bulan ke depan kami akan melakukan
pertemuan satu minggu sekali dan akan membuat blue print penanganan banjir di
Medan termasuk masalah hukumnya. Setelah itu menunggu persetujuan dan segera
kita implementasikan,” kata Effendy Pohan.(Rd/Humas Propsu)
