Jakarta,DP News
Pemerintah terus mematangkan rencana untuk memindahkan
Ibu Kota. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala Bappenas, Bambang
Brodjonegoro mengatakan selain untuk mengurangi beban pulau Jawa, meratakan
pembangunan, pemindahan ibu kota ini juga bertujuan menjadikan Jakarta sebagai
pusat bisnis dan keuangan yang mendunia.
Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi kelak akan menyatu menjadi sebuah Metropolitan. Bahkan bila kemudian bertemu dengan Bandung ada kemungkingan mewujud menjadi Megapolitan.
"Kita berharap Jakarta itu istilahnya jangan hanya jago kandang dan jadi pusat keuangan bisnis di Indonesia tapi harus bisa menyaingi pusat keuangan yang lain di Asia Tenggara," kata Bambang kepada Tim Blak Blakan detikcom.
"Untuk menyaingi Singapura mungkin berat sekali tapi paling tidak Kuala Lumpur dan Bangkok lah," dia melanjutkan.
Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi kelak akan menyatu menjadi sebuah Metropolitan. Bahkan bila kemudian bertemu dengan Bandung ada kemungkingan mewujud menjadi Megapolitan.
"Kita berharap Jakarta itu istilahnya jangan hanya jago kandang dan jadi pusat keuangan bisnis di Indonesia tapi harus bisa menyaingi pusat keuangan yang lain di Asia Tenggara," kata Bambang kepada Tim Blak Blakan detikcom.
"Untuk menyaingi Singapura mungkin berat sekali tapi paling tidak Kuala Lumpur dan Bangkok lah," dia melanjutkan.
Terkait lokasi pengganti Jakarta, pada 7 Mei lalu
Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri mengunjungi Bukit Soeharto di
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan Palangka Raya di Kalimantan Tengah.
Usai kunjungan
Jokowi memerintahkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri PUPR Basuki
Hadimuljono, dan Menteri Agraria Sofyan Jalil untuk melihat lagi secara detail data
primer dan sekunder kedua kota tersebut.
Data primer bisa didapat dari pengujian lapangan, pengujian tanah dan pengujian sumber air bersih. Pengujian data-data tersebut, kata Bambang, harus dilakukan secara langsung dan dilihat bukti fisiknya.
Pemerintah memastikan dalam membangun ibu kota baru nanti tidak ada penebangan hutan secara besar-besaran sehingga bisa merusak lingkungan. Ibu kota baru akan dibangun di atas lahan pemerintah yang pernah diberikan hak guna bangunan kepada swasta namun tidak dimanfaatkan lagi.
Bambang mengaku sudah menemukan lokasi tersebut dengan luas kurang lebih 80 ribu hektar. Dengan rincian, 40 ribu hektar digunakan untuk membangun kota baru dan 40 ribu sisanya untuk pengembangan dalam jangka panjang.
Wilayah mana yang akan menjadi ibu kota baru?
Bambang menolak menyebut secara detail dengan alasan mencegah aksi para spekulan tanah. Meskipun spekulan bisa muncul kapan saja dan di mana saja.
Selengkapnya, Tonton Blak blakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, "Ibu Kota Pindah Ke Mana?" yang akan tayang pukul 09.00 WIB hanya di detikcom. (Rd/dna)
Data primer bisa didapat dari pengujian lapangan, pengujian tanah dan pengujian sumber air bersih. Pengujian data-data tersebut, kata Bambang, harus dilakukan secara langsung dan dilihat bukti fisiknya.
Pemerintah memastikan dalam membangun ibu kota baru nanti tidak ada penebangan hutan secara besar-besaran sehingga bisa merusak lingkungan. Ibu kota baru akan dibangun di atas lahan pemerintah yang pernah diberikan hak guna bangunan kepada swasta namun tidak dimanfaatkan lagi.
Bambang mengaku sudah menemukan lokasi tersebut dengan luas kurang lebih 80 ribu hektar. Dengan rincian, 40 ribu hektar digunakan untuk membangun kota baru dan 40 ribu sisanya untuk pengembangan dalam jangka panjang.
Wilayah mana yang akan menjadi ibu kota baru?
Bambang menolak menyebut secara detail dengan alasan mencegah aksi para spekulan tanah. Meskipun spekulan bisa muncul kapan saja dan di mana saja.
Selengkapnya, Tonton Blak blakan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, "Ibu Kota Pindah Ke Mana?" yang akan tayang pukul 09.00 WIB hanya di detikcom. (Rd/dna)
.jpeg)
.jpeg)
