Jakarta,DP
News
Ketua Umum
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan
pada segenap rakyat Indonesia agar tak retak sebagai bangsa akibat hasil Pemilu 2019.
Pasalnya, kata Haedar, selama ini persatuan justru menjadi kekuatan negeri ini.
"Sumbangan umat Islam untuk bangsa ini sangat besar, yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada negeri Muslim yang memberi toleransi yang begitu baik. Artinya, umat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, jangan dirusak," kata Haedar Nashir di sela Kajian Ramadhan DPW Muhammadiyah Jatim dan buka bersama di UMM Dome, Sabtu (18/5) seperti dilansir Antara.
"Sumbangan umat Islam untuk bangsa ini sangat besar, yakni menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Tidak ada negeri Muslim yang memberi toleransi yang begitu baik. Artinya, umat Islam itu menjadi penyangga persatuan Indonesia. Oleh karena itu, jangan dirusak," kata Haedar Nashir di sela Kajian Ramadhan DPW Muhammadiyah Jatim dan buka bersama di UMM Dome, Sabtu (18/5) seperti dilansir Antara.
Undang-Undang
Dasar 1945 yang telah diamendemen hingga empat kali, kata Haedar, pun tetap
menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, sambungnya,
setiap persoalan diselesaikan di mata hukum yang tak berpihak.
Selain itu, di tengah polarisasi kehidupan bangsa Indonesia usai pelaksanaan Pemilu, Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan semua pihak untuk mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman.
"Semua proses itu juga harus berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum yang berlaku," ucapnya.
Haedar pun menegaskan sudah menjadi sikap resmi Muhammadiyah, pada 18 April lalu, untuk menerima hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan, sambungnya, bagi yang tidak menerima diminta untuk meneruskan perjuangan di muka hukum.
"Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga," tuturnya.
Kondisi bangsa ini diketahui sedang terbelah dua akibat pilihan politik dalam Pilpres 2019 yang diikuti dua pasang calon. Paslon nomor urut 01 adalah Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin, sementra paslon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Perdebatan terjadi mengenai siapa pemenang dari Pemilu, meskipun KPU baru akan menetapkan pada 22 Mei mendatang. Di satu sisi kubu pendukung 02 makin kencang meneriakkan ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019, sementara kubu pendukung 01 berkata sebaliknya.(Rd/Cnn Indonesia)
Selain itu, di tengah polarisasi kehidupan bangsa Indonesia usai pelaksanaan Pemilu, Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan semua pihak untuk mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) dalam proses penghitungan, sampai pada tahap pengumuman.
"Semua proses itu juga harus berdiri tegak di atas konstitusi dan hukum yang berlaku," ucapnya.
Haedar pun menegaskan sudah menjadi sikap resmi Muhammadiyah, pada 18 April lalu, untuk menerima hasil yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan, sambungnya, bagi yang tidak menerima diminta untuk meneruskan perjuangan di muka hukum.
"Harus menerima apa yang diputuskan KPU. Bagi yang tidak puas, bahkan jika ada kesalahan dan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan. Tentu kita harus kawal juga," tuturnya.
Kondisi bangsa ini diketahui sedang terbelah dua akibat pilihan politik dalam Pilpres 2019 yang diikuti dua pasang calon. Paslon nomor urut 01 adalah Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin, sementra paslon nomor urut 02 adalah Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.
Perdebatan terjadi mengenai siapa pemenang dari Pemilu, meskipun KPU baru akan menetapkan pada 22 Mei mendatang. Di satu sisi kubu pendukung 02 makin kencang meneriakkan ada kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2019, sementara kubu pendukung 01 berkata sebaliknya.(Rd/Cnn Indonesia)
.jpg)
