Medan,DP News
DPRD Medan melalui Komisi B (II) yang
membidangi pendidikan menyoroti sikap Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan
UNBK tanpa fasilitas memadai. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi B, H
Jumadi. Dia menyarankan, sebaiknya disdik menunggu hingga sarana prasarana
internal lengkap sehingga UNBK dilaksanakan profesional dan mandiri.
“Kita prihatin pelaksanaan UNBK ini tak
lancar karena fasilitas sarana dan prasarana tak memadai. Sebaiknya Disdik
menunggu dulu,”kata Jumadi pada wartawan, Sabtu (20/4).
Apalagi, lanjut Jumadi, sangat disesali
jika orangtua/wali siswa yang tidak punya komputer terpaksa menyewa agar
anaknya bisa melaksanakan UNBK di sekolah yang tak memadai tersebut.
“Yang kita khawatirkan, bagaimana kalau
sekolahnya gak punya komputer dan meminta bantuan orangtua siswa untuk menyewa
komputer, ini yang kita takutkan terjadi. Kita takut orangtua keluar duit,”
kata politisi PKS ini menanggapi Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dijadwalkan digelar serentak pada 22 April – 25 April 2019.
Khusus Kota Medan sendiri, Dinas
Pendidikan berupaya kegiatan ujian nasional dapat dilangsungkan berbasis
komputer (UNBK) padahal sarana pendukung di sejumlah sekolah terkesan belum
cukup memenuhi.
Dinas Pendidikan (Disdik) Pemko Medan
mencatat 60-an SMP Negeri maupun Swasta belum memiliki kemampuan melaksanakan
UNBK. Oleh karenanya, sejumlah SMP tersebut menyusun kerjasama dengan pihak SMA
yang memiliki sarana pendukung yang lebih memadai.
Menurut Jumadi, Dinas Pendidikan
seharusnya sudah mencicil kebutuhan komputer di jajaran Unit Pelaksana Teknis
(UPT) dibawahnya. Ia juga menyarankan agar Disdik menyusun permintaan anggaran
untuk menyediakan komputer.
“Gak ada selama ini Disdik meminta
anggaran komputer, makanya ke depan, komputer sudah bisalah anggarannya
diusulkan ke DPRD, biar dibahas di komisi. Kita gak mau hal-hal seperti ini
terulang setiap UN,” pungkas ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini. Rd