Medan,DP
News
Aliansi
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di
depan gedung DPRD Sumatera Selatan di Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis (23/5).
Ada delapan tuntutan yang disampaikan massa aksi, yakni tentang Pemilu dan
pendidikan.
Namun,
lebih dari dua jam berunjuk rasa, tak ada satu pun wakil rakyat yang turun
menemui mereka. Koordinator aksi, Ridho Fahrezy mengatakan, aliansi HMI
Komisariat Bersatu ini terdiri dari 16 komisariat HMI di 6 universitas di
Sumatera Utara. Mereka memulai aksinya dengan membakar dua ban bekas dan
membaca puisi pada pukul 16.23 WIB.
Saat
massa berorasi di belakang kawat berduri, Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah
Tobing menyapa pengunjuk rasa dari dalam pagar gedung DPRD Sumut melalui
pengeras suara. Namun sapaannya ditolak massa aksi karena mereka merasa tidak
dihargai polisi berbicara dari balik pagar.
Martuasah
berupaya membujuk dengan mempersilakan massa aksi menyampaikan aspirasinya. Tak
lama kemudian Martuasah pun mundur. Petugas kepolisian mencoba menarik kembali
kawat berduri yang sempat diseret massa hingga ke seberang jalan. Di saat itu
pula massa kembali menginjak-injak kawat berduri sembari bernyanyi.
"Ternyata, kita sudah nyanyi-nyanyi
begini pun, tak ada satu pun pihak dari DPRD dan kepolisian yang berani turun
ke sini menjumpai kita di sini," katanya. Lebih dari satu jam massa terus
berorasi dan memanggil-manggil nama Wagirin Arman, Ketua DPRD Sumut. Namun tak
satu pun perwakilan DPRD menemui mereka.
"Kami
ingin bernegosiasi. Kami di sini melakukan aksi damai. Ternyata, sudah dua lagu
kita (kami) nyanyikan di sini, tidak ada dari DPRD dan kepolisian yang datang
ke sini," teriak seorang orator. Merasa tidak ada yang menanggapi, massa
kembali kemudian membacakan 8 tuntutan. Pertama mengusut tuntas meninggalnya
527 petugas KPPS.
Kedua,
evaluasi kinerja KPU dan Bawaslu. Ketiga, meminta pertanggungjawaban pemerintah
atas demokrasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Keempat, massa
menuntut netralitas Polri dan TNI.
Kelima,
meminta klarifikasi tindakan represif Polri terhadap massa aksi. Keenam,
meminta klarifikasi Bawaslu terkait kecurangan dalam pemilu. "Ke tujuh,
kami meminta perbaikan peningkatan fasilitas pendidikan dan efektivitas dana
BOS.
Dan,
terakhir kami menuntut supremasi hukum dan HAM," ujar seorang orator. Tak
lama kemudian, sekitar ukul 17.30 WIB, massa membubarkan diri secara teratur.
Sementara itu, di halaman gedung DPRD Sumut, petugas kepolisian tampak
berjaga-jaga.(Kompas.com/Rd)
