Jakarta,DP News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka
peluang aktivis '98 mengisi kursi menteri di kabinet. Salah satu perwakilan
aktivis, Adian Napitupulu, mengatakan penentuan menteri merupakan hak
prerogatif presiden.
"Itu kewenangan hak prerogatif presiden memutuskan siapa. Aktivis '98 ini banyak, siapa diputuskan terserah dia," kata Adian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).
"Itu kewenangan hak prerogatif presiden memutuskan siapa. Aktivis '98 ini banyak, siapa diputuskan terserah dia," kata Adian di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (16/6).
Namun, Adian sendiri mengaku tidak sanggup
jika ditunjuk sebagai menteri di kabinet Jokowi. Kenapa?
"Jadi menteri? Nggak kuat. Saya nggak
kuat kalau jadi menteri kalau Presidennya Jokowi, capeknya ampun,"
ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan aktivis '98 merupakan pelaku sejarah demokrasi di Indonesia. Namun belum ada yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan aktivis '98 merupakan pelaku sejarah demokrasi di Indonesia. Namun belum ada yang pernah menjadi menteri di kabinet pemerintahan.
"Berkaitan
aktivis '98, ini adalah pelaku sejarah. Memang sebagian besar sudah ada yang
menjabat bupati, di DPR, wali kota atau jabatan lain. Tapi saya juga mendengar ada
yang belum. Saya lihat di menteri belum," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid
Jaya, Jakarta, Minggu (16/6).
Jokowi
mengatakan bisa saja aktivis '98 menjadi menteri di kabinet pemerintahan. Dia
melihat potensi itu ada.
"Bisa saja, kenapa tidak? Dengan kemampuan yang ada bisa saja. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar, bisa saja di BUMN. Tapi sekali lagi saya selalu melihat yang bersangkutan memiliki kapasitas yang tidak bisa saya sampaikan," ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan mengangkat aktivis 98 menjadi petinggi Pemerintah seperti Menteri hingga Duta Besar. Pesan itu disampaikan Jokowi saat acara halal bi halal dan diskusi bersama aktivis 98 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
"Bisa saja, kenapa tidak? Dengan kemampuan yang ada bisa saja. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar, bisa saja di BUMN. Tapi sekali lagi saya selalu melihat yang bersangkutan memiliki kapasitas yang tidak bisa saya sampaikan," ujarnya.
Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan mengangkat aktivis 98 menjadi petinggi Pemerintah seperti Menteri hingga Duta Besar. Pesan itu disampaikan Jokowi saat acara halal bi halal dan diskusi bersama aktivis 98 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Salah satu
nama yang disoraki di acara itu adalah Politisi PDIP, Adian Napitupulu. Nama
Adian yang juga panitia pelaksana acara itu bergema di Ballroom Hotel
itu.
Usai acara,
Adian mengatakan, bahwa persoalan penunjukan Menteri adalah hak prerogatif
Presiden. Menurutnya, Jokowi sudah mengantongi nama karena bukan hanya jabatan
Menteri yang disebut, melainkan juga Duta Besar.
"Jadi
menteri? Enggak kuat. Saya enggak kuat kalau jadi menteri, kalau presidennya
Jokowi, capeknya ampun," ucap Adian, Minggu 16 Juni 2019.
Saat ditanya,
jika Jokowi yang menunjuk langsung dia sebagai Menteri, Adian masih menjawab
diplomatis. Menurutnya, untuk menjadi seorang Menteri di pemerintahan Jokowi
butuh energi lebih. (detik.com/Rd)
.jpg)
