Notification

×

Iklan

Iklan




FPG DPRD Medan Soroti Tidak Tercapainya Targdet Anggaran Belanja OPD

22 Juli 2019
FPG Soroti Tidak Tercapainya Target  Anggaran Belanja OPD
Medan,DP News
Berbagai persoalan di tengah masyarakat mulai dari keluhan pelayanan kesehatan,soal banjir di jalan raya dan rumah penduduk masih menjadi kendl. Masalah pohon-pohon tua rawan tumbang yang membahayakan warga, perlu perhatian seius.
Hal ini dimunculkan Fraksi Golkar dibacakan H Adlin Tambunan, ST, MSP di laporan pertanggungjawaban [LPj] pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, pada Rapat Paripurna digedung DPRD Kota Medan, Senin(22/7).
Ketiga problema itu, katanya. Di antara berbagai masalah lainnya harus medapat perhatian serius. Sebagaimana retribusi parkir tepi jalan umum belum mencapai target pemasukan asli daerah [PAD].

Fraksi Partai Golkar mengharapkan agar Pemerintah Kota [Pemko] Medan dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk dapat mencapai target yang ditentukan. Sebab dari realisasi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2018 senilai Rp 4,25 triliun lebih.
Realisasi belanja TA 2018 hanya sebesar 77,32 persen dari target anggaran yang ditetapkan. Hampir semua belanja rata-rata tidak mencapai target yang ditetapkan. ” Kami melihat hal ini merupakan penyesuaian dengan pendapatan daerah yang tidak mencapai target,” ungkap Adlin.
Serius Tata Keuangan agar WTP
Tahun depn, tandasnya, sebaiknya Pemko Medan betul-betul merencanakan pengalokasian anggaran belanja berdasarkan data yang rasional, agar tidak mengakibatkan terhambatnya pembangunan dan peningkatan pelayanan menyentuh kepentingan masyarakat,” terangnya.
“Perlu peningkatan pengawasan anggaran yang intensif terhadap kemungkinan terjadinya peluang kebocoran anggaran seperti sistem pelaporan dan penerimaan. Pelaksanaan pembangunan yang memenuhi standardan kualitas juga harus di pertahankan.
Tentang predikat wajar dengan pengecualian [WDP] dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemko Medan merupakan hal yang mesti menjadi perhatian ke depan. “Ke depan Pemko Medan harus lebih serius menata keuangannya agar memperoleh gelar Wajar Tanpa Pengecualian [WTP] dari BPK-RI,” tukasnya.(Rd)











| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |