Semaraang,DP
News
Sebanyak
3.240 aparatur sipil negara (ASN) telah diberhentikan tidak dengan hormat
karena terlibat korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin saat berbicara
dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang,
Jawa Tengah, Rabu (3/7).
Rakernas Apeksi yang dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dihadiri wali kota dari 92 daerah di Indonesia.
Menpan RB menjelaskan, pemberhentian ASN tersebut merupakan bagian dari pemberian punishment dan sesuati aturan yang berlaku.
Rakernas Apeksi yang dibuka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dihadiri wali kota dari 92 daerah di Indonesia.
Menpan RB menjelaskan, pemberhentian ASN tersebut merupakan bagian dari pemberian punishment dan sesuati aturan yang berlaku.
"Hal
ini bagian dari pemberian punishment, 3.240 ASN yang terlibat korupasi sudah
diberhentikan tidak dengan hormat," tegas Syafruddin.
“Sedangkan untuk sisanya, masih ada yang dalam proses pemberhentian,” katanya.
Menurutnya, pemberhentian ASN tersebut didasarkan atas keputusan bersama Menpan, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa peringkat indeks persepsi korupsi di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun ini. Namun begitu, diakuinya masih terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN tersebut.
"Kepala daerah sering ditembak terus. Ada upaya pencegahan, tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang masih melakukannya," ungkapnya.
Oleh sebab itu, pada tahun 2019 ini pihaknya akan lebih fokus pada reformasi birokrasi. “Salah satu dari 6 agenda pokok yang akan dilaksanakan adalah perluasan zona integritas di lingkungan pemerintahan,” sebutnya.
Sebagaimaana diketaahui,Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV tahun 2019 selama tiga hari mulai 3-5 Juli 2019 di Kota Semarang. Tema besar Rakernas Apeksi 2019 ini adalah penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah guna mendukung kemandirian daerah dalam rangka mengimplementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan jika tema besar tersebut dapat disikapi sebagai semangat untuk penguatan sinergi antar stakeholder dalam pengembangan kota. Hendi, panggilan akrab Hendrar, menegaskan semangat penguatan alokasi anggaran dapat berdampak positif dalam mengubah pola pikir formulasi pembuatan anggaran. Hendi menekankan jika pemerintah kota saat ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai stakeholder pembangunan kota tetapi juga harus bergerak bersama stakeholder lainnya.
"Sebagai satu kesatuan Indonesia, kolaborasi menjadi sangat penting, sehingga dalam Rakernas Apeksi saat ini semangat kebersamaan menjadi salah satu yang penting untuk ditonjolkan dalam berbagai kegiatannya. Untuk itu pada rangkaian Rakernas ini kami sisipkan berbagai kegiatan seperti Pawai Budaya Semarang Night Carnival, City Tour, Ladies Program, dan seterusnya," ucap Hendi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan hadir untuk membuka Rakernas Apeksi 2019 berpesan agar Pemerintah Kota melalui Apeksi harus terus mengawal dan mendukung pencapaian pembangunan dalam RPJMN karena hal itu penting dan untuk sinkronisasi antara pembangunan kota dan daerah.
"Apeksi juga harus berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar pada 93 daerah kota otonom dan 5 kota administratif untuk segera mengambil langkah-langkah penyesuaian terhadap rancangan RPJMN 2020-2025. Itu penting untuk penjabaran visi-misi RPJMN 2020-2025 ke dalam rancangan perubahan masing-masing RPJMD pemerintah kota, sehingga sinkronisasi pembangunan pusat-daerah berjalan dengan baik," tekannya.
Di sisi lain, Tjahjo pun mengungkapkan jika pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang berjalan dengan demokratis, aman, dan mencapai tingkat partisipasi yang tinggi.
“Sedangkan untuk sisanya, masih ada yang dalam proses pemberhentian,” katanya.
Menurutnya, pemberhentian ASN tersebut didasarkan atas keputusan bersama Menpan, Mendagri dan Badan Kepegawaian Negara.
Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa peringkat indeks persepsi korupsi di Jawa Tengah mengalami peningkatan pada tahun ini. Namun begitu, diakuinya masih terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN tersebut.
"Kepala daerah sering ditembak terus. Ada upaya pencegahan, tapi di sisi lain ada oknum-oknum yang masih melakukannya," ungkapnya.
Oleh sebab itu, pada tahun 2019 ini pihaknya akan lebih fokus pada reformasi birokrasi. “Salah satu dari 6 agenda pokok yang akan dilaksanakan adalah perluasan zona integritas di lingkungan pemerintahan,” sebutnya.
Sebagaimaana diketaahui,Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XIV tahun 2019 selama tiga hari mulai 3-5 Juli 2019 di Kota Semarang. Tema besar Rakernas Apeksi 2019 ini adalah penguatan alokasi anggaran pemerintah daerah guna mendukung kemandirian daerah dalam rangka mengimplementasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan jika tema besar tersebut dapat disikapi sebagai semangat untuk penguatan sinergi antar stakeholder dalam pengembangan kota. Hendi, panggilan akrab Hendrar, menegaskan semangat penguatan alokasi anggaran dapat berdampak positif dalam mengubah pola pikir formulasi pembuatan anggaran. Hendi menekankan jika pemerintah kota saat ini tidak dapat berdiri sendiri sebagai stakeholder pembangunan kota tetapi juga harus bergerak bersama stakeholder lainnya.
"Sebagai satu kesatuan Indonesia, kolaborasi menjadi sangat penting, sehingga dalam Rakernas Apeksi saat ini semangat kebersamaan menjadi salah satu yang penting untuk ditonjolkan dalam berbagai kegiatannya. Untuk itu pada rangkaian Rakernas ini kami sisipkan berbagai kegiatan seperti Pawai Budaya Semarang Night Carnival, City Tour, Ladies Program, dan seterusnya," ucap Hendi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang akan hadir untuk membuka Rakernas Apeksi 2019 berpesan agar Pemerintah Kota melalui Apeksi harus terus mengawal dan mendukung pencapaian pembangunan dalam RPJMN karena hal itu penting dan untuk sinkronisasi antara pembangunan kota dan daerah.
"Apeksi juga harus berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar pada 93 daerah kota otonom dan 5 kota administratif untuk segera mengambil langkah-langkah penyesuaian terhadap rancangan RPJMN 2020-2025. Itu penting untuk penjabaran visi-misi RPJMN 2020-2025 ke dalam rancangan perubahan masing-masing RPJMD pemerintah kota, sehingga sinkronisasi pembangunan pusat-daerah berjalan dengan baik," tekannya.
Di sisi lain, Tjahjo pun mengungkapkan jika pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi dan mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 yang berjalan dengan demokratis, aman, dan mencapai tingkat partisipasi yang tinggi.
Secara detail, Rakernas Apeksi 2019 di Kota Semarang juga akan membicarakan
terkait strategi dana transfer daerah untuk mendukung profesionalitas dan
kemandirian keuangan daerah. Selain itu juga akan didiskusikan terkait dana
kelurahan untuk penguatan pemerintah daerah dengan menghadirkan Wakil Menteri
Keuangan Mardiasmo, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri PANRB
Syafruddin.(detik.com/Rd)
