Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Sabrina menghadiri
Rapat Koordinasi Rencana Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan di Ruang Rapat
Kaharuddin Nasution, lantai 8 Kantor Gubernur Sumut, Jum'at (26/7). (Foto :
Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu / Imam Syahputra).
Medan,DP News
Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut)
Sabrina mendukung rencana pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan. Dengan
harapan hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan deviden melalui pengembangan
bisnis dan peningkatan kinerja PT Kawasan Industri Medan (KIM).
Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan merupakan salah satu program
prioritas pemerintah pusat. Yaitu penggabungan beberapa perusahaan negara di
bawah satu sektor induk perusahaan. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)
ditunjuk sebagai sektor induk, yang akan membawahi beberapa perusahaan,
termasuk PT KIM.
“Sumut sedang dalam masa pembangunan, kita punya harapan baik dengan
rencana ini, harapan saya yang kita buat ini bukan hanya mimpi tapi cita-cita,
apa pun yang bisa meningkatkan APBD, saya akan dukung, akan kita susun
langkahnya satu demi satu,” ujar Sabrina dalam rapat pembahasan rencana
Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan, di Ruang Rapat Kaharuddin, Lantai 8,
Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Jumat (26/7).
Pembentukan Holding BUMN Sektor Kawasan dilakukan melalui penitipan atau
inbreng saham yang dimiliki negara ke PT RNI selaku calon induk holding.
Inbreng Saham ini nantinya akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) Luar Biasa PT KIM.
Sabrina mengatakan, pembentukan holding ini selaras dengan apa yang sedang
diupayakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). “Kami sedang menyusun anggaran, PT KIM yang paling besar
lompatan melampaui target tahun lalu, dengan pendapatan Rp2,7 miliar. Kami
sedang mengejar peningkatan PAD, jika ini bisa meningkatkan, saya akan
mendukung, kalau bisa dengan adanya holding akan mempercepat pertambahan
kawasan baru dan pengembangan fasilitas pendukung, seperti perumahan untuk
karyawan,” tutur Sekda.
Hendrika Nora Osloi Sinaga selaku Asisten Deputi Usaha Konstruksi dan
Sarana dan Prasarana Perhubungan III, Kementerian BUMN, menyampaikan bahwa akan
banyak dampak positif dengan dilakukannya Holding BUMN Sektor Kawasan. Antara
lain akan dapat menimbulkan penciptaan nilai tambah yang memberikan manfaat
para stakeholder yaitu pemerintah pusat sebagai pemegang saham prioritas,
pemerintah provinsi, pemerintah kota hingga masyarakat.
“Selama lima tahun ke depan berpotensi untuk meningkatkan EBT (earninf
before tax) bagi PT KIM sebesar Rp115 miliar. Selain itu terdapat dampak non
finansial lain berupa tambahan lapangan pekerjaan dan penurunan biaya
logistik,” ucapnya.
Sistem holding ini, kata Hendrika, juga untuk memperkuat struktur
permodalan dan bisnis, sehingga ke depan akan terwujud BUMN yang kuat, lincah
dan fleksibel. Dimana pembangunan nantinya juga melihat sisi eksternal dan
pembangunan kawasan industri ke depan tidak hanya di kawasan kota, tetapi juga
daerah pinggiran dan desa.
Ditegaskan juga, kerja sama Holding BUMN Sektor Kawasan ini tidak akan
mengubah komposisi kepemilikan saham. “Tidak akan mengubah komposisi saham,
dimana Pemerintah Pusat memiliki 60 % saham, Pemerintah Provinsi Sumut 30%
saham dan Pemerintah Kota Medan 10 % saham, yang berubah hanya saja kedudukan
negara akan diganti dengan PT RNI,” jelasnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Utama PT KIM Trisilo Ari, Kepala
Biro Perekonomian Ernita Bangun, mewakili Kementerian BUMN M Fakhrudin, dan
mewakili PT RNI Agung Murdanoto.(Humas Pemprovsu/Rd)
.jpg)