Jakarta,DP News
Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) minta pemerintah menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia
(TNI) untuk periode 2020. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati akan mempertimbangkannya.
"Nanti kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik," kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (8/7).
Menurutnya, tak hanya gaji TNI, pemerintah juga akan mempertimbangkan kenaikan gaji anggota Polri dan aparat penegak hukum lainnya.
"Nanti kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik," kata Sri Mulyani di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (8/7).
Menurutnya, tak hanya gaji TNI, pemerintah juga akan mempertimbangkan kenaikan gaji anggota Polri dan aparat penegak hukum lainnya.
"Kita semuanya tentu kan berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme. Sebetulnya tidak hanya TNI, Polri, aparat penegak hukum secara umum juga, dan seluruh birokrasi," tutur Sri Mulyani.
Rencana ini juga telah disampaikan dalam sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor.
"Ini bagian seperti tadi disampaikan dalam sidang kabinet, merupakan bagian yang penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik," tambahnya.
Sebelumnya, usul kenaikan gaji pokok TNI ini disampaikan oleh anggota Banggar DPR Fraksi Partai Demokrat, Hadi Wahyu Sanjaya. Dia menyebut kenaikan gaji itu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan TNI tahun depan.
"Panja mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam jangka panjang, lewat kenaikan gaji pokok," kata Hadi di ruang Banggar DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Hadi mengungkapkan, kenaikan gaji ini juga diperlukan sebagai peningkatan taraf hidup. Hadi menambahkan, pemerintah juga diminta untuk menyediakan perumahan yang layak untuk TNI. (detik.com/Rd)