Medan,DP News
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus ditetapkan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan. Penetapan ini merupakan hasil rapat internal yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).
Usai ditetapkan sebagai Ketua Pansus, Robi Barus SE kepada wartawan mengatakan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah melakukan rapat internal menyusun jadwal pemanggilan counterpart terkait.
“Nantinya kita akan panggil OPD terkait dalam persoalan Covid-19 ini, seperti Gugus Tugas, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Untuk Gugus Tugas, sebut Robi, nantinya Pansus akan meminta keterangan terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam penanganan wabah Covid-19 ini, termasuk juga penggunaan anggarannya.
“Sampai saat ini belum diketahui secara jelas berapa biaya penanganan pasien dan biaya dokter. Ini juga kita perlu tahu,” ucapnya.
Sedangkan Dinas Sosial, sambung Robi, Pansus juga ingin mengetahui seberapa besar dana yang digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.“Kita juga ingin tahu apakah bantuan yang disalurkan sudah sesuai dan tepat sasaran,” katanya.
Disisi lain, tambah anggota Komisi I ini, Pansus juga ingin mengetahui metode penanganan Covid-19 yang dilakukan. Sebab, katanya, Perwal No 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan tidak jelas pelaksanaannya.“Ada ruang abu-abu dalam Perwal itu, karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dibilang PSBB tidak, Cluster Isolation tak jelas. Lihat saja sendiri, kondisi di lapangan seperti suasana normal-normal saja dan tanpa ada persoalan,” ungkapnya.
Intinya, lanjut Robi, Pansus bukan mencari kesalahan, akan tetapi ingin mengetahui secara jelas dan transparan metode serta penggunaan anggaran dalam penanganan Covid- ini.“Jangan nanti, penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini nantinya menjadi persoalan hukum di belakang hari, ini yang kita tidak ingin. Makanya, kita ingin transparan agar tidak menjadi persoalan,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Hasyim menegskan pembentukan Pansus Covid 19 bukan ingin mencari-cari kesalahan Pemko Medan“Pansus ini tidak mencari kesalahan, tapi membantu Plt Walikota Medan membuat pengawasan terhadap dana yang sudah dialokasikan untuk Covid 19, supaya jajaran Pemko Medan dapat bekerja lebih hati-hati, jangan ada anggaran [dana] yang bocor. Semua harus transparan,”katanya.“Di sidang paripurna 7 dari 8 Fraksi di DPRD Medan telah menyetujui pembentukan Pansus,” jelas Hasyim seraya memastikan, Pansus 19 akan bekerja agar penanganan Covid 19 lebih maksimal.(Rd)
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Medan, Robi Barus ditetapkan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Medan. Penetapan ini merupakan hasil rapat internal yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kota Medan, Selasa (9/6).
Usai ditetapkan sebagai Ketua Pansus, Robi Barus SE kepada wartawan mengatakan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah melakukan rapat internal menyusun jadwal pemanggilan counterpart terkait.“Nantinya kita akan panggil OPD terkait dalam persoalan Covid-19 ini, seperti Gugus Tugas, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan,” katanya.
Untuk Gugus Tugas, sebut Robi, nantinya Pansus akan meminta keterangan terkait apa-apa saja yang sudah dilakukan dalam penanganan wabah Covid-19 ini, termasuk juga penggunaan anggarannya.
“Sampai saat ini belum diketahui secara jelas berapa biaya penanganan pasien dan biaya dokter. Ini juga kita perlu tahu,” ucapnya.
Sedangkan Dinas Sosial, sambung Robi, Pansus juga ingin mengetahui seberapa besar dana yang digunakan untuk Bansos bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.“Kita juga ingin tahu apakah bantuan yang disalurkan sudah sesuai dan tepat sasaran,” katanya.
Disisi lain, tambah anggota Komisi I ini, Pansus juga ingin mengetahui metode penanganan Covid-19 yang dilakukan. Sebab, katanya, Perwal No 11 tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan tidak jelas pelaksanaannya.“Ada ruang abu-abu dalam Perwal itu, karena tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dibilang PSBB tidak, Cluster Isolation tak jelas. Lihat saja sendiri, kondisi di lapangan seperti suasana normal-normal saja dan tanpa ada persoalan,” ungkapnya.
Intinya, lanjut Robi, Pansus bukan mencari kesalahan, akan tetapi ingin mengetahui secara jelas dan transparan metode serta penggunaan anggaran dalam penanganan Covid- ini.“Jangan nanti, penggunaan anggaran untuk Covid-19 ini nantinya menjadi persoalan hukum di belakang hari, ini yang kita tidak ingin. Makanya, kita ingin transparan agar tidak menjadi persoalan,” pungkasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Hasyim menegskan pembentukan Pansus Covid 19 bukan ingin mencari-cari kesalahan Pemko Medan“Pansus ini tidak mencari kesalahan, tapi membantu Plt Walikota Medan membuat pengawasan terhadap dana yang sudah dialokasikan untuk Covid 19, supaya jajaran Pemko Medan dapat bekerja lebih hati-hati, jangan ada anggaran [dana] yang bocor. Semua harus transparan,”katanya.“Di sidang paripurna 7 dari 8 Fraksi di DPRD Medan telah menyetujui pembentukan Pansus,” jelas Hasyim seraya memastikan, Pansus 19 akan bekerja agar penanganan Covid 19 lebih maksimal.(Rd)
