Jakarta,DP News
Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk mengalokasikan anggaran pulsa sebesar Rp
200 ribu untuk seluruh pegawainya. Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun
2021 lantaran diterapkannya flexible working space (FWS).
Kebijakan
tersebut dilakukan lantaran hampir seluruh pegawai yang dipimpin Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi (infokom) dalam melaksanakan kerjanya.
Bahkan salah
seorang pegawai dari Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Yusman menyampaikan
langsung aspirasinya mengenai tingginya kebutuhan pulsa dalam menjalankan kerja
di tengah pandemi Corona.
"Mohon
dipertimbangkan mungkin dari bapak KPA (kuasa pengguna anggaran), Pak Sesditjen
DJPPR agar biaya pulsa dapat penggantian yang lebih layak Rp 300 ribuan mungkin
bisa per bulan," kata Yusman dalam acara Town Hall Meeting Kementerian
Keuangan yang dikutip,Jumat (21/8).
Dia
menjelaskan, kebutuhan pulsa yang tinggi dikarenakan selama diterapkan work
from home (WFH) tidak ada lagi batasan waktu kerja. Menurut dia, seluruh
pegawai harus siaga merespon pekerjaan selama 24 jam.
Dia
mencontohkan, kebutuhan pulsa menjadi tinggi ketika pemerintah ingin melakukan
penerbitan surat utang negara demi memenuhi kebutuhan pembiayaan yang sudah
ditetapkan pada 2020.
"Pekerjaan
apapun terus kami respon walaupun itu hari libur, Sabtu atau Minggu, karena
persiapan penerbitan selalu memakan waktu dan persiapan yang cukup kompleks,
maka mau tidak mau work life balance kami terganggu. Belum lagi koordinasi yang
kami lakukan melalui zoom itu sehari bisa 3 sampai 4 kali rapat minimal waktu
-2 jam, sehingga biaya pulsa pun menjadi melonjak," jelasnya.
Menanggapi
itu, Sri Mulyani meminta kepada pejabat terkait untuk memikirkan aspirasi
mengenai pemberian pulsa kepada pegawai Kementerian Keuangan. Menurut dia,
banyak anggaran yang tidak terpakai karena COVID-19 bisa dimanfaatkan untuk
pemenuhan aspirasi tersebut.
"Cuma
tadi yang biaya pulsa tolong dipikirkan. Saya sudah mengatakan toh kita kan,
anggaran kita banyak yang nggak kepake untuk tadi untuk snack meeting, untuk
traveling, kalau Yusman harusnya DJPPR kan belanja kita untuk marketing lah,
untuk apalah itu kan nggak ada sekarang, ya udah dipakai untuk bayar pulsa kamu
saja pasti bisa kalau cuma Rp 300 ribu, itu menurut saya policy dari pimpinan
saja," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani
menilai pemenuhan biaya pulsa untuk pegawai Kemenkeu perlu diberikan, apalagi
bagi yang bekerjanya terbukti melebihi jam kantor.
"Menurut
saya apa yang kamu minta fair, Rp 300 ribu tolong lihat saja dari sisi anggaran
DJPPR, terutama untuk tim yang harus kerja extra hours ya mestinya bisa
diberikan tambahan uang pulsanya," jelasnya.
Pernyataan
orang nomor satu di Kemenkeu pun ditimpali oleh Sekjen Hadiyanto. Dia bilang,
anggaran untuk sarana dan prasarana IT dianggarkan sebesar Rp 150 ribu mulai
tahun 2021.
"Kalau
uang pulsa Rp150 ribu sedangkan untuk sarpras (sarana prasarana) 2021 sudah
disiapkan, prioritas belanja kita memang di sarana prasarana untuk IT,"
kata Hadiyanto.
"Ya
bagus, jadi Yusman kamu insha Allah 2021 sudah nanti flexible working space.
Kalau Rp 150 ribu tadi kurang ya dilihat saja," jawab Sri Mulyani.
Meski begitu,
Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani pun ikut berkomentar mengenai hal
tersebut. Menurut dia, anggaran untuk kebutuhan pulsa sudah diperbaharui yakni
sebesar Rp 200 ribu.
"Update-nya
Rp 200 ribu, cukup itu sudah kita hitung," timpal Askolani.
Mantan
Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun mengaku pusing jika setiap bulannya harus
memikirkan biaya pulsa. Sebab, dia mengaku dalam satu hari bisa sampai enam
kali melakukan pertemuan secara virtual.
"Kalau
tadi kata Yusman zoom-nya empat kali sehari, kalau saya enam kali Yusman, jadi
agak banyakan saya sedikit lah dari kamu. Itu memang nonstop saja dari pagi
sampai malam kaya gini kita, untung saya nggak pernah mikirin pulsa yah. Jadi
kalau saya harus bayar pulsa pusing juga sih Yusman dalam hal ini. Tapi i can
imagine itu memang persoalannya harus secara riil kita pecahkan," tutup
Sri Mulyani.(Rd/detik.com)
