Jakarta,DP News
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal mengajukan nama Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri (Bareskrim) Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis ke DPR.
"Insya Allah satu nama. Pak Listyo Sigit Prabowo calon kuat dan pantas," ujar Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (11/1).
Meskipun demikian, pria yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua Umum PKB itu mengaku pernyataannya tersebut bukanlah maksud untuk mendahului takdir Tuhan atau ketentuan Presiden.
"Sekali lagi, saya menyampaikan ini tanpa bermaksud mendahului takdir Allah dan ketentuan Presiden," katanya.
Pasalnya, kata dia, sejauh ini DPR belum menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian calon Kapolri hingga saat ini.
Ia memprediksi surpres itu baru akan dikirimkan Jokowi ke DPR pada Rabu Wage, berdasarkan penanggalan Jawa, atau 13 Januari. Menurutnya, Rabu Wage merupakan waktu yang baik dalam perhitungan budaya Jawa.
"Rabu Wage lebih bagus hitungannya, neptu-nya sebelas. Hitungannya, Rabu angkanya tujuh dan Wage angkanya empat, dijumlah jadi neptu-nya angka 11. Itu ilmu Jawa, ilmu titen namanya, bersumber dari kebiasaan alam dan manusia," kata Jazilul.
Untuk diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa Kompolnas mengusulkan lima nama jenderal bintang tiga alias berpangkat komisaris jenderal (komjen) ke Jokowi sebagai pengganti Idham.
Selain Listyo, empat polisi berpangkat komjen yang diusulkan oleh Kompolnas adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, serta Kalemdikpol Komjen Arief Sulistyanto.
Sebagai informasi di Korps Bhayangkara, Listyo pernah terbilang cemerlang karena menjadi pionir di angkatan pendidikannya yang berhasil mencapai pangkat Komisaris Jenderal.
Laki-laki kelahiran 5 Mei 1969 ini merupakan alumni Akademi Kepolisian tahun 1991. Listyo kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Indonesia (UI).
Jawa Tengah menjadi provinsi yang penting dalam perjalanan karier Listyo. Pada 2009, ia menjadi Kapolres Pati. Satu tahun kemudian, Listyo dimutasi sebagai Kapolres Sukaharjo.
Selanjutnya, Listyo diangkat menjadi Wakapoltabes Semarang. Setelah itu, ia menjabat sebagai Kapolres Solo. Saat Listyo bertugas di Solo, Jokowi menjabat wali kota Solo.
Saat menjadi Kapolres Solo, ia pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Solo, Jawa Tengah.
Listyo kemudian digeser ke Jakarta mengisi posisi Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2012.
Satu tahun berikutnya, ia ditugaskan menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Tak lama, Listyo kembali ditarik ke Ibu Kota bersamaan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden pada 2014.
Listyo pun dipercaya menjadi ajudan presiden. Sekitar dua tahun ia mendampingi Jokowi dalam beraktivitas.
Bebas dari penugasan sebagai ajudan, Listyo diangkat menjadi Kapolda Banten. Ia bertugas dua tahun di Banten. Setelah itu, Polri menarik Listyo untuk menjadi Kadiv Propam.
Selang satu tahun kemudian, Listyo diangkat menjadi Kabareskrim per Desember 2019. Nama Listyo sempat terseret kasus dugaan suap penghapusan red notice pengusaha Djoko Tjandra.
Listyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991. Listyo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969. Listyo dikenal dekat dengan Presiden Jokowi, karena pernah menjabat sebagai Kapolres Solo, Jawa Tengah, pada 2011. Kala itu, Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Selain itu, pada 2014, Listyo menjadi ajudan Presiden Jokowi. Listyo kemudian menduduki sejumlah jabatan di kepolisian, yakni Kapolda Banten pada 2016-2018 dan Kadiv Propam Polri pada 2018-2019 sebelum akhirnya diangkat menjadi Kabareskrim.
Terdapat beberapa peristiwa yang menyedot perhatian publik selama masa kepemimpinan Listyo di Bareskrim. Salah satu yang menarik yaitu penangkapan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra yang telah menjadi buronan selama 11 tahun.
Listyo pun membongkar praktik suap terkait pelarian Djoko Tjandra. Skandal tersebut melibatkan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Prasetijo Utomo.
Pada Desember 2019, Bareskrim juga menangkap dua pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Insiden yang menimpa Novel itu, terkatung-katung sejak April 2017.(cnnindonesia/detikNews/rd)
