Medan,DP News
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan soroti dugaan adanya kebocoran yang menyebabkan tidak tercapainya target PAD Kota Medan.Hal itu disampaikan ketua fraksi Robby Barus,SE dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan atas Ranperda LPj Walikota Medan TA 2020 saat Sidang Paripurna DPRD Medan,Senin(14/6).
Paripurna yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2020 ini dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, SE didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga dan H. Rajuddin Sagala.Walikota diwakili Sekda Medan Ir Wiriya Alrahman.
Dikatakan Robby Barus, Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (PAD) Kota Medan pada Tahun 2020 lalu tidak mencapai target yang diduga akibat adanya kebocoran PAD dari pajak restoran, hotel dan tidak mencapai target yang diharapkan,” sebutnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, masih banyak fasilitas umum di Kota Medan yang harus diperbaiki.
“Belum adanya sanksi dan ketegasan dalam menghadapi wajib pajak dan retribusi yang nakal dengan menggunakan hak eksekusi terhadap wajib pajak yang nakal. Belum jelasnya data para penunggak pajak dan retribusi sehingga tidak ada upaya untuk penagihan. Dan masih adanya oknum pemungut pajak dan retribusi yang tidak mampu melaksanakan tugas di lapangan,” terang Roby Barus.
Lanjut Roby Barus lagi, masih banyak wajib retribusi IMB yang belum mengajukan ijin IMB namun masih terus membangun dan tidak tindakan tegas dari tim penertiban bangunan, sehingga tidak masuk retribusi IMB ke kas daerah.
Fraksi PDI Perjuangan jugan mempertanyakan realisasi anggaran belanja hanya sebesar Rp 3.99 Triliun lebih dari Rp5,25 Triliun lebih yang dianggarkan.
” Ini artinya, banyak program-program pembangunan yang telah direncanakan menjadi tertunda. Seperti pada belanja jalan, irigasi, dan jaringan, dianggarkan 104 miliard lebih namun hanya terealisasi sebesar Rp.81,82 miliar lebih (78,68%),” terangnya
Artinya, sambung Politisi dari partai PDI Perjuangan ini, ada anggaran belanja untuk pos tersebut sebesar Rp.22,17 miliard lebih yang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh OPD terkait. (Rd).
.jpeg)