 |
| Foto: Sepatu Produk UMKM Mendapat Perhatian Walikota Medan/Tums |
Mulai tahun depan,sepatu buatan UMKM menjadi sepatu dinas ASN Pemko Medan dengan anggaran APBD 2023.
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membantu membangkitkan kembali para penggiat UMKM yang terdampak dari pandemi Covid-19.
“Pengadaan makan dan minum di lingkungan Pemko Medan saat ini sudah menggunakan produk UMKM. Saya berharap tahun depan, pembelian sepatu dinas juga menggunakan produk UMKM,” katabWalikota Medan Bobby Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (KUMKM) di Ruang Rapat III Balai Kota Medan, Senin (11/4).
“Jangan setiap tahun beli pakaian dinas terus, kalo bisa dialokasikan untuk pembelian sepatu dinas, bisa itu sepatu resmi maupun kets,” ungkapnya.
Dengan langkah yang dilakukan ini, orang nomor satu di Pemko Medan berharap agar industri sepatu yang dihasilkan pelaku UMKM bisa maju dan berkembang.
Oleh karenanya Bobby Nasution minta kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan segera mendaftarkan kelompok-kelompok usaha sepatu yang ada dalam E-Katalog.
Selanjutnya, Bobby Nasution dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri Dra Enny Nuriani Nasution dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan, Unggul L Sitanggang dari Dinas UKM Provinsi Sumut, Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Setdako Medan Khairul Syahnan serta pimpinan OPD dan Camat se-Kota Medan menyebutkan, masalah pendataan KUMKM sangat penting dilakukan.
Di samping itu, lanjut Bobby, pengklasifikasian kategori UMKM seperti apa yang dimaksud dengan ultra mikro, mikro, kecil dan menengah harus dilakukan dengan kuat dan menyeluruh. Dengan demikian kategori UMKM di masing-masing wilayah harus sama dan selaras sehingga Pemko Medan memiliki basis data yang kuat.
Di kesempatan itu, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini juga mengingatkan dan terus mendorong Dinas Koperasi dan UKM agar penggunaan teknologi harus masif dilakukan, terutama dalam kegiatan ekonomi. Diungkapkannya, pelaku UMKM saat ini masih belum banyak yang mengetahui tentang digitalisasi. “Jadi saya minta Dinas Koperasi dan UKM harus banyak melakukan program pengembangan UMKM, terutama digitalisasi,” pesannya.
Sebelumnya, Kadis Koperasi dan UKM Kota Medan Benny Iskandar Nasution dalam laporannya mengatakan, pihaknya telah melakukan pendataan KUMKM melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi (Simdakop) UMKM dengan memberikan user name dan password kepada operator masing-masing kecamatan guna menginput data UMKM dan Koperasi yang ada di wilayahnya masing-masing.
Dikatakan Benny, pendataan ini penting dilakukan guna memperoleh data yang dapat memberikan informasi tentang pelaku usaha maupun unit usaha. Kemudian, mendapatkan informasi penggunaan tenaga kerja, informasi pasokan dan pasar serta struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha. Selain itu juga mendapatkan gambaran permodalan, prospek dan kendala usaha serta mengintegrasikan hasil pendataan lengkap dengan Simdakop UMKM agar tersedia data koperasi dan UMKM Kota Medan yang lengkap dan up to date.
“Kota Medan sendiri memiliki target sebanyak 143 KUMKM dengan jumlah enumerator 286 orang dan coordinator enumerator 19 orang. Pelaksanaan pendataan lengkap KUMKM akan dilaksanakan mulai April sampai September 2022 dan publikasi hasil pendataan akan dilaksanakan pada November atau Desember 2022,” jelas Benny.(rd)
.jpg)