 |
| Foto: Komisi VII DPR RI Munket Dengan Mitra Kerja di Banda Aceh, Selasa(9/8)/RaKar |
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta jajaran perusahaan BUMN Karya (Hutama Karya dan Adhi Karya) agar menjelaskan secara detail, terkait dengan cut off pada Oktober 2024, di masa berakhirnya periode 2019-2024 baik Pemerintah dan DPR RI, terkait jumlah ruas jalan yang harus diselesaikan di berbagai daerah. Mengingat target pembangunan jalan tol Sumatera ini harus selalu terukur dari aspek progresnya.
“Sebenarnya ruas yang menjadi target di tahun 2024 Oktober nanti itu berapa ruas yang harus diselesaikan. Implikasinya adalah biaya mana yang benar investasi, dan mana yang itu menggunakan belanja K-L yang dikonversi menjadi pernyataan modal negara. Ini yang terus kita pantau karena kita harapkan target jalan tol Sumatera ini harus selalu terukur dari aspek progresnya," kata Aria Bima saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dengan mitra kerja terkait,di Banda Aceh,Selasa (9/8).
Aria Bima berharap, menuju tahun politik 2024 dan beberapa tahun sebelumnya Indonesia yang mengalami defisit anggaran karena situasi pandemi Covid-19, jajaran BUMN Karya dapat mengejar target rencana pemerintah dalam pembangunan jalan tol.
Selain itu, ada beberapa penugasan yang butuh campur tangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur jalan tol, yaitu terkait pembebasan tanah. Menurutnya ini menjadi hal yang penting, karena terdapat beberapa ruas jalan yang memang belum bisa dikerjakan, meskipun dananya sudah ada, namun pembebasan lahanya belum selesai.
“Tapi sekali lagi untuk BUMN Karya harus memaksimalkan target capaian (pembangunan) ruas (jalan tol) sampai dengan Oktober 2024, itu seberapa panjang dan implikasinya adalah berapa dana yang dikeluarkan. Tadi sudah digambarkan dan capaian-capaiannya juga sudah jelas, tinggal bagaimana nanti keputusan Komisi VI DPR RI beserta Badan Anggaran itu mencari langkah-langkah terobosan. Selain kita juga memberi kebebasan pada Hutama Karya untuk mencari mitra atau partner yang bisa diajak untuk bekerja sama di dalam menyelesaikan target capaian jalan tol di wilayah Aceh,” tutur politisi PDI-Perjuangan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menyoroti sistem laporan keuangan Adhi Karya yang terus merugi, namun terdapat proyek yang dikerjakan dan sudah dibayar, namun tidak dimasukkan ke laporan keuangannya.
“Jadi jelas menurun utangnya dan rugi-ruginya. Dan mereka hanya punya untung dengan aset yang sudah puluhan triliun, untungnya Rp30 miliar, sementara BUMN yang lain bisa mencapai (untung) ratusan miliar gitu. Ini yang kita pertanyakan juga dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu juga," kata politisi Partai NasDem itu.
Terakhir, Rudi menyarankan agar BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI dapat memiliki keseriusan dalam mengelola aset negara, dimana aset-aset ini milik rakyat, dan negara butuh deviden pajak dari BUMN untuk membiayai operasional negara.
"Juga untuk biaya gaji seluruh instansi dan infrastrukturnya. Jadi kalau BUMN merugi, negara ini pakai apa nanti ya bayar utangnya? (Negara) bisa kolaps,” pesan Rudi.(RaKar/d)
