Medan,DP News
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengungkapkan, pembangunan BRT baik menyangkut infrastruktur, jalur, depo maupun pendukung lainnya akan dilakukan lebih cepat sesuai keinginan Menteri Perhubungan.
Salah satu percepatan pembangunan yang akan dilakukan, kata Suhartono, pengadaan infrastruktur terutama konstruksi yang semula akan dilakukan di Januari 2024 sudah dapat dikerjakan di triwulan akhir tahun 2023.
Selanjutnya mengenai masalah operasional, ungkap Suhartono, kebutuhan bus untuk Mebidang (Medan, Binjai dan Deliserdang) sebanyak 551 armada.
Dikatakannya,BRT(Bus Rapid Transit) yang akan beroperasi di Mebidang nanti sama dengan di Jakarta.Mengenai koridor, sebutnya, ada 17 koridor yang akan dibangun.Dari jumlah itu, bilangnya, 15 merupakan murni kewenangan kota (Pemko Medan).
Bus Rapid Transit (BRT). Diharapkan, pembangunan BRT yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan sekaligus memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya kepada masyarakat ini dapat berjalan lancar.
Menanggapi program BRT tersebut,Pemko Medan kata Bobby berkomitmen penuh untuk mendukung pembangunan BRT yang masuk dalam program Indonesia Mass Transit Project (Mastran) ini.
"Kami sangat berterima kasih atas pilihan ini. Semoga pemilihan Kota Medan ini menjadi pilihan yang tepat. Apa yang menjadi kekurangan dalam pembangunan BRT dapat disampaikan kepada kami,“ kata Bobby.
Tidak itu saja, ungkap Bobby Nasution, Pemko Medan terus berkomitmen meningkatkan fasilitas-fasilitas maupun akses yang ada di sekitar terminal dan halte yang menjadi titik-titik penting bagi kegiatan masyarakat baik itu perekonomian, perkantoran maupun pemerintahan.
Oleh karenanya peningkatan-peningkatan fasilitas ini akan terus kami 0kembangkan, termasuk akses-akses dan titik-titik parkirnya yang saat ini sedang dibangun di kawasan Kesawan dan Lapangan Merdeka,” paparnya seraya berharap agar pembangunan BRT dapat secepatnya dilakukan.
Menyangkut masalah depo, kata Suhartono, sesuai dengan kebijakan yang dilakukan walikota sudah ada beberapa depo yang akan dilakukan pembangunannya, termasuk di Amplas.
Dikatakannya, Kemenhub akan membangun depo yang berada di aset milik pemerintah pusat. Oleh karenanya sebelum pembangunan depo dilakukan, maka depo yang berada di aset milik pemerintah daerah akan ditarik dulu.
“Secara administrasi kami ambil dulu, tapi setelah pembangunan depo selesai dilakukan, kami akan serahkan kembali kepada pemerintah daerah,” paparnya.Syaiful/Redaksi
.
