.jpg) |
| Foto: Foto: Ketua DPRD Hasyim,SE |
Ketua DPRD Medan Hasyim SE minta Pemko Medan minimalisir kebocoran dari sektor retribusi penerimaan daerah retribusi pajak, dan salah satunya retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengingat sampai saat ini masih banyak ditemukan bangunan yang belum memiliki PBG.
Meskipun saat ini Perda tentang PBG belum disahkan, sehingga menjadi kendala untuk menarik pajak dari PBG, namun politisi dari partai PDI Perjuangan kota Medan ini berharap pemko Medan secepatnya mensahkan dan disetujui bersama, sehingga penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak PBG dapat segera dimaksimalkan.
Meski demikian kata Hasyim sangat mengharapkan juga ada ketegasan dari OPD terkait untuk melakukan penertiban bangunan ëbangunan diduga bermasalah dan tidak memiliki PBG agar segera diurus terlebih dahulu.
"Membiarkan bangunan berdiri namun tidak selesai mengurus PBG sama juga membiarkan kebocoran PAD dari sektor retribusi pajak bangunan (PBG),"ujar Hasyim,Selasa(5/12) saat dimintai komentar tentang pencapaian PAD Kota Medan.
Menurut Hasyim lagi, Ranperda tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang
sudah disahkan dalam rapat paripurna sehingga diharapkan kebocoran kebocoran pajak dapat diminimalisir. Sebab, pajak berpotensi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
"Dengan telah disahkan nya Perda Pajak dan Retribusi Daerah kita harapkan dapat menyokong Pemko Medan dan manambah PAD Pemko Medan, dan kebocoran kebocoran dari sektor pajak dapat dihindari,"sebutnya.Tumpal S/Redaksi
