Medan,DP News
Kota Medan pernah memecahkan rekor sebagai kota dengan partisipasi pemilih yang paling rendah di Indonesia sehingga harus menjadi perhatian bersama agar kondisi ini tidak terulang lagi.
Untuk tidak terulang kembali,Walikota Medan Bobby Nasution menekankan agar mengajak masyarakat datang ke TPS 14 Februari nanti untuk menggunakan hak pilih.
"Kita harus bisa mengajak masyarakat dapat ke TPS pada 14 Februari nanti untuk mengggunakan hak pilihnya,” ujar Bobby Nasution dalam Rakor Ketentraman dan Ketertiban Umum(Trantibum),Selasa(23/1) di MICC.
Rakor Trantibum dihadiri Dandim 0201 Kolonel Inf. Ferry Muzawwad, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Teddy Jhon Sahala Marbun,Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban,Sekda Wiriya Alrahman, Ketua KPU Medan Mutia Atiqah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Sofyan, Kadis Komunikasi dan Informatika Arrahmaan Pane, Kasatpol PP Rakhmat Adisyah Putra Harahap.
Pada saat itu,walikota menyebutkan kondisi jelang hari pemungutan suara yang diwarnai hari libur.
Dipaparkan,Kamis (8/2) dan Jumat (9/2) merupakan hari libur. Begitu juga Sabtu (10/2) dan Minggu (11/2). Senin (12/2) dan Selasa (13/2) mulai masuk bekerja dan Rabu (14/2) hari pemungutan suara.
Bobby Nasution mengingatkan, biasanya masyarakat yang memiliki ekonomi berlebih memanfaatkan hari libur panjang ini untuk berlibur. Karena itu, dia mengharapkan agar segenap lapisan merasa terus diingatkan agar menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu,Kabag Pemerintahan Setdako Medan Subhan mengatakan Rakir tersebut diiikuti sebanyak 2.475 peserta yang terdiri atas dari Camat, Lurah, Kepala Lingkungan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas se-Kota Medan.
Dia mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan situasi yang kondusif menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah secara serentak tahun 2024, memastikan pelaksanaan pemilihan umum berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dan mencegah terjadinya konflik dan kerusuhan selama pelaksanaan pemilihan umum.
Di samping itu, lanjutnya, kegiatan ini untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi seluruh peserta pemilu termasuk calon, tim kampanye dan pemilih, memastikan adanya penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dalam menangani pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pemilihan umum, mengantisipasi potensi ancaman keamanan yang dapat mengganggu proses pemilihan umum.
Selain itu, rapat koordinasi ini juga bermaksud untuk membangun kerjasama antara aparatur pemerintah, aparat keamanan, penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum, serta menciptakan situasi yang kondusif dan aman selama pelaksanaan pemilihan umum, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat diterima oleh semua pihak,”katanya.Tumpal S/Redaksi
