 |
| Foto: Rapat Paripurna DPRD Medan Tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Atas Ranperda APBD TA 2025,Selasa(10/9)/Tums |
Fraksi PDI P DPRD Medan minta Pemko Medan membangun sekolah negeri dari tingkat SMP dan SMA setiap kecamatan agar pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar dibidang pendidikan dapat terwujud.Selain itu perlu menambah jumlah guru dan tenaga kependidikan melalui jalur P3K sekaligus re-distribusi guru, baik di jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus saat menyetujui Perda APBD Medan TA 2025 sebesar Rp 7, 4 Triliun lebih,Selasa(10/9) dalam Rapat Paripurna DPRD Medan.
Sementara itu menindaklanjuti penerapan sistem zonasi sebagai salah satu cara dalam proses penerimaan peserta didik baru hendaknya diterapkan dengan baik.
Masih dalam pendapatnya, Robi Barus SE mengkritik belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp 1,17 Trilyun lebih diharapkan dapat semakin meningkatkan pelayanan kesehatan di setiap Puskesmas terutama RSUD Dr Pirngadi Medan dan RSUD H Bactiar Jafar.
Fraksi PDI Perjuangan juga soroti penurunan klasifikasi RSUD H Bachtiar Jafar dari Tipe B menjadi Tipe C dan minta Dinas Kesehatan mengevaluasi terhadap hal-hal yang menjadi kebutuhan utama, baik sarana dan prasarana rumah sakit maupun ketersediaan sumber daya manusianya.
Begitu juga masalah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang banyak padam dan sangat diresahkan masyarakat,Fraksi PDI P mendesak Dinas Perhubungan lebih memprioritaskan pemasangan LPJU baru dan perbaikan LPJU yang padam.
"Dari aduan masyarakat yang derima masih banyak LPJU yang tidak berfungsi sehingga warga masyarakat yang melakukan aktifitas di malam hari merasa terancam keselamatannya,” kata Robi.Syaiful/ܰRedaksi
.jpg)