 |
| Foto: Bupati Samosir Vandiko T Gultom Hadiri Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-Pilar Sosial bersama Menteri Sosial RI di Aula Raja Inal Siregar Lt 2 Kantor Gubsu,Medan (11/4). |
Bupati Samosir Vandiko T Gultom dukung penuh program sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto, melalui Kemensos. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
Sekolah Rakyat tersebut kata Vandiko dapat menjadi terobosan penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah khususnya di Kabupaten Samosir.
Hal itu disampaikan Bupati Samosir Vandiko T Gultom didampingi Kadisdik Jhonson Gultom, Kadis Sosial PMD Agust Karo-Karo, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang saat menghadiri Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat dan Dialog Pilar-Pilar Sosial bersama Menteri Sosial RI, yang dilaksanakan di Aula Raja Inal Siregar Lt 2 Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan (11/4).
Gubsu Bobby Nasution berharap 21 usulan sekolah rakyat di Kabupaten/Kota semuanya bisa dibangun.Sementara daerah yang tidak mengusulkan bukan tidak mau, namun karena keterbatasan aset, mereka sedang melakukan pengadaan lahan ataupun penambahan lahan untuk Sekolah Rakyat.
Sementara itu Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga di tingkat desa 1 dan 2.
Artinya bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem dan targetnya setiap daerah terdapat Sekolah Rakyat. Gagasan ini untuk memuliakan orang miskin dan bangkitnya wong cilik pada masa Indonesia emas. Indonesia emas tidak akan tercapai tanpa kebangkitan wong cilik.
Disampaikan Mensos,untuk sementara masih 53 Sekolah Rakyat yang rencananya dibangun di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Tebingtinggi. Jenjang Sekolah Rakyat dimulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas 1.000 siswa dan dilakukan bertahap.
Pembangunan beberapa sekolah rakyat (SR) untuk sejumlah kabupaten/kota di Sumatera Utara masih terkendala penyediaan lahan.
"Sumatera Utara ada 33 Kabupaten/kota. Nah 21 Kabupaten/kota sudah mengajukan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sisanya bukan enggak mau bangun pak, namun ada keterbatasan kepemilikan lahan," jelasnya.
Untuk mendirikan Sekolah Rakyat, Kemensos mensyaratkan luas lahan yang disediakan seluas 5-10 hektare.Rumapea/Redaksi
