 |
| Foto: Pemkab Samosir Peringati Hari Otda XXIX Tahun 2025 di Halaman Kantor Bupati Samosir,Jumat( 25/04) dan Wabup Ikuti Secara Virtual Acara Peringatan Nasional Hari Otda XXIX di Balikpapan |
Pemkab Samosir peringati Hari Otda XXIX Tahun 2025 bertema 'Sinergitas Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045' di Halaman Kantor Bupati Samosir,Jumat( 25/04).
Melalui peringatan ini,Pemkab Samosir mengajak masyarakat dan seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif mendukung program pembangunan guna memajukan Kabupaten Samosir yang lebih baik.
Secara virtual, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk mengikuti seluruh rangkaian Upacara peringatan Otda secara nasional yang dipusatkan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sementara Wabup Marudut Tua Sitinjak bertindak sebagai Inspektur Upacara di tingkat Kabupaten Samosir.
Sambutan Mendagri Tito Karnavian dibacakan Sekda Samosir Marudut Tua Sitinjak mengapresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak ini yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif,transparan dan akuntabel.
Melalui momentum ini, seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, ditekankan untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tito menegaskan hal-hal strategis yang yang perlu menjadi perhatian pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi diantaranya upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta mengotimalkan lahan pertanian.
Dengan upaya tersebut memberi pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi; Memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan; Pengelolaan sumberdaya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta meyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan; Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas; Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja diantaranya melalui kemudahan memulai bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintahswasta-akademisi; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, kurikulum, dan fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik. Termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis; Upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah, tenaga medis dan masyarakat.
Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan diantaranya, penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; Reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumberdaya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan mengembangkan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi.
"Tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah saya yakin, kita bisa menghadapinya. Kita perkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah" tambah Tito.
Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, penting bagi Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata.
Dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari derajat kapasitas dari masing-masing tingkatan pemerintahan karena merupakan salah satu faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif, mengelola pembangunan daerah dan mendukung implementasi kebijakan strategis nasional.
Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kapasitas daerah perlu atensi pada 3 hal yaitu, Pertama, Penguatan sumberdaya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa.
Kedua, Peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimaliasasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif.
ketiga, Penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.Rumapea/Redaksi
